Kelahiran kabupaten Bandung tertulis di dalam Piagam Sultan Agung Mataram, yaitu pada tanggal 9 Muharram tahun Alif atau sama dengan hari sabtu, 20 April 1641 Masehi. Berikut kronologis
Sejarah Kabupaten Bandung menurut catatan Wikipedia.
I. 1641-1681 M:
Bupati pertama kabupaten Bandung adalah Tumenggung Wiraangunangun Jabatan bupati kemudian digantikan oleh Tumenggung Nyili yang merupakan salah satu anak kandungnya. Nyili tidak lama dalam memangku jabatan sebagai bupati karena mengikuti Sultan Banten.
II. 1681-1704:
Jabatan bupati kemudian dilanjutkan oleh Tumenggung Ardikusumah, seorang Dalem Tenjolaya (Timbanganten) hingga akhir tahun 1704.
III. 1704-1707:
Selanjutnya kedudukan Bupati Kabupaten Bandung dari R. Ardikusumah diserahkan kepada putranya R. Ardisuta yang diangkat tahun 1704 setelah Pemerintah Hindia Belanda mengadakan pertemuan dengan para bupati se-Priangan di Cirebon.
IV. 1707-1747:
Pada 1707 R. Ardisuta yang terkenal dengan nama Tumenggung Anggadiredja I wafat. Namanya sering disebut Dalem Gordah. Sebagai penggantinya adalah putra tertuanya yang bernama Demang Hatapradja yang bergelar Anggadiredja II hingga 1747.
V. 1763-1794:
Pada masa ini Pemerintahan kabupaten Bandung dikendalikan oleh Anggadiredja III, kiprahnya yang tercatat sejarah adalah tatkala Kabupaten Bandung disatukan dengan Timbanganten. Bahkan pada 1786, Anggadiredja III memasukkan Batulayang ke dalam pemerintahannya.
VI. 1794-1829:
Pada masa ini pemerintahan kabupaten Bandung dipimpin oleh Adipati Wiranatakusumah II. Pada 25 Mei 1810, saat pemerintahannya, ibukota Kabupaten Bandung dipindahkan dari Karapyak atau sekarang dikenal dengan Dayeuhkolot ke tepi sungai Cikapundung atau alun-alun Kota Bandung sekarang.
Pemindahan ibukota itu atas dasar perintah dari Gubernur Jenderal Hindia Belanda Daendels dengan alasan daerah baru tersebut dinilai akan memberikan prospek yang lebih baik terhadap perkembangan wilayah tersebut.
VII. 1846-1874:
Kepala pemerintahan kabupaten Bandung dipegang oleh Bupati Wiranatakusumah IV, ibukota Kabupaten Bandung berkembang pesat dan beliau dikenal sebagai bupati yang progresif.
Bupati Wiranatakusumah IV merupakan peletak dasar masterplan Kabupaten Bandung, atau lebih dikenal dengan istilah Negorij Bandoeng. Pada 1850, Bupati Wiranatakusumah IV mendirikan pendopo Kabupaten Bandung dan Mesjid Agung. Lalu, beliau pula yang menjadi pemrakarsa pembangunan Sekolah Raja atau Pendidikan Guru, serta mendirikan sekolah untuk para menak atau Opleiding School Voor Indische Ambtenaaren).
Atas jasa-jasanya dalam membangun Kabupaten Bandung di segala bidang, Bupati Wiranatakusumah IV mendapatkan penghargaan dari Pemerintah Hindia Belanda berupa Bintang Jasa, sehingga masyarakat menjulukinya dengan sebutan Dalem Bintang.
VIII. 1884 - 1893:
Masa ini pemerintahan dipimpin oleh R. Adipati Kusumahdilaga. Di masa pemerintahan R. Adipati Kusumahdilaga, rel kereta api mulai dibangun, tepatnya tanggal 17 Mei 1884. Akibat pembangunan rel kereta api tersebut, ibukota Bandung semakin ramai. Penduduknya takhanya pribumi, bahkan terdapat bangsa Eropa, dan Cina turut menetap di ibukota kabupaten Bandung. Dampak dari penduduk yang beragam, perekonomian kabupaten Bandung semakin maju.
IX. 1893-1918:
Setelah R. Adipati Kusumahdilaga wafat, penggantinya adalah R.A.A. Martanegara. Pada masa pemerintahan bupati R.A.A. Martanegara, beliau pun terkenal sebagai perencana kota yang handal. Martanegara juga dianggap mampu menggerakkan rakyatnya untuk berpartisipasi aktif dalam menata wilayah kumuh menjadi permukiman yang nyaman. Pada 21 Februari 1906, di masa pemerintahan R.A.A. Martanegara, Bandung sebagai ibukota Kabupaten Bandung berubah statusnya menjadi Gementee (Kotamadya).
X. 1912-1931:
Masa ini merupakan periode pertama Aria Wiranatakusumah V menjabat sebagai bupati Bandung. Beliau lebih dikenal dengan sebutan Dalem Haji.
XI. 1931-1935:
Jabatan Bupati Bandung dipegang oleh R.T. Sumadipradja, beliau adalah Bupati ke-13.
XI. 1935-1945:
Masa ini merupakan periode kedua bagi Aria Wiranatakusumah V menjabat sebagai bupati Bandung, dan sebagai bupati yang ke-14.
XII. 1945-1947:
Yang memangku jabatan sebagai bupati ke-15 adalah R.T.E. Suriaputra.
XIII. 1948-1956:
R.T.M. Wiranatakusumah VI alias Aom Male menggantikan R.T.E. Suriaputra, kemudian,
XIV. 1956-1957:
R.T.M. Wiranatakusumah VI diganti oleh R. Apandi Wiriadipura sebagai bupati ke-17. Beliau hanya menjabat selama 1 tahun saja.
XV. 1960-1967:
Bupati berikutnya adalah Letkol. R. Memet Ardiwilaga yang saat itu terjadi masa-masa transisi peralihan dari Orde Lama ke Orde Baru. Sehingga pemerintahan dilanjutkan oleh Kolonel Masturi.
XVI. 1980-1985:
Jabatan bupati dipegang oleh Kolonel R. Sani Lupias Abdurachman.
Ibukota Bandung Pindah ke Bale Endah
Pada masa Pimpinan Kolonel R.H. Lily Sumantri tercatat peristiwa penting yaitu rencana pemindahan ibu kota Kabupaten Bandung yang semula berada di Kotamadya Bandung ke Wilayah Hukum Kabupaten Bandung, yaitu daerah Baleendah.
Peletakan batu pertamanya pada 20 April 1974, yaitu pada saat Hari Jadi Kabupaten Bandung yang ke-333. Rencana pemindahan ibu kota tersebut berlanjut hingga jabatan bupati dipegang oleh Kolonel R. Sani Lupias Abdurachman.
XVII. 1985-1990:
Jabatan bupati dipegang oleh Kolonel H.D. Cherman Affendi. Atas dasar pertimbangan letak geografis secara fisik, daerah Baleendah tidak memungkinkan untuk dijadikan sebagai ibukota kabupaten. Untuk itu, ketika jabatan bupati dipegang oleh Kolonel H.D. Cherman Affendi, ibukota Kabupaten Bandung pindah ke Kecamatan Soreang.
Pembangunan Pusat Pemerintahan Kabupaten bandung
1990-1992:
Di tepi Jalan Raya Soreang, tepatnya di Desa Pamekaran dibangun Pusat Pemerintahan Kabupaten Bandung di lahan tanah seluas 24 hektare. Bangunan yang menampilkan arsitektur khas Parahyangan. Kolonel H.U. Djatipermana adalah bupati pengganti Kolonel H.D. Cherman Affendi yang sekaligus diserahi tanggung-jawab pembangunan perkantoran yang belum rampung seluruhnya.
Pada 5 Desember 2000, Kolonel H. Obar Sobarna, S.I.P. terpilih oleh DPRD Kabupaten Bandung menjadi Bupati Bandung dengan didampingi oleh Drs. H. Eliyadi Agraraharja sebagai Wakil Bupati. Sejak itu, Soreang betul-betul difungsikan menjadi pusat pemerintahan.
Pada 2003 semua aparat daerah, kecuali Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Perhubungan, Dinas Kebersihan, Kantor BLKD, dan Kantor Diklat, sudah resmi berkantor di kompleks perkantoran Kabupaten Bandung.
Pada periode pemerintahan Obar Sobarna, pembangunan dipusatkan pada sarana olahraga. Maka dibangunlah Stadion Si Jalak Harupat yang merupakan stadion bertaraf internasional, hingga kini menjadi kebanggaan masyarakat Kabupaten Bandung. Pada saat ini pula, berdasarkan aspirasi masyarakat yang diperkuat oleh Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999, Kota Administratif Cimahi berubah status menjadi kota otonom.
5 Desember 2005, Obar Sobarna menjabat Bupati Bandung untuk kedua kalinya. Kali ini beliau didampingi wakil bupati yang baru, yaitu H. Yadi Srimulyadi melalui proses pemilihan langsung.
Pembentukan Kabupaten Bandung Barat
Di masa pemerintahan Obar Sobarna yang kedua, berdasarkan dinamika masyarakat dan didukung oleh hasil penelitian dan pengkajian dari 5 perguruan tinggi, secara yuridis terbentuklah Kabupaten Bandung Barat bersamaan dengan keluarnya Undang-Undang Nomor 12 tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Bandung Barat di Provinsi Jawa Barat. Ibu kota Kabupaten Bandung Barat terletak di Kecamatan Ngamprah. Adapun sebagai pemangku jabatan Bupati Bandung Barat masa jabatan 2008-2013 adalah Abubakar.
Hari Jadi Kabupaten Bandung
Tahukah Anda? Berdasarkan bukti sejarah,
hari Jadi Kabupaten Bandung ditetapkan setiap 20 April.
%202022%20di%20Kabupaten%20Bandung%20POSTER.jpg "Bulan Imunisasi Anak Nasional (BIAN) 2022 di Kabupaten Bandung")
%202022%20di%20Kabupaten%20Bandung%20POSTER.jpg)